JAKARTA - Sejumlah nama calon menteri untuk kabinet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sudah selesai diperiksa oleh KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Minggu (19/10) Jokowi sudah menerima hasil pemeriksaan nama-nama itu.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto. Menurut dia, Jokowi sudah menerima langsung hasil seleksi menteri tersebut dari ketua PPATK dan pimpinan KPK. ”Beliau sudah menerima. Tadi siang. Namun, tempatnya saya tidak tahu,” jelasnya di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Taman Suropati, Jakarta.
Menurut Andi, nama menteri itu memang langsung diberikan kepada Jokowi. Dia hanya bertugas menyerahkan kepada KPK dan PPATK. ”Karena ini memang rahasia, jadi langsung ke Pak Jokowi. Aturannya seperti itu,” paparnya.
Dia menambahkan, nama-nama calon pembantu presiden ketujuh tersebut tidak diserahkan di rumah dinas gubernur atau Kantor KPK maupun PPATK. Hal itu, terang Andi, memang disengaja. Tujuannya, menjaga independensi lembaga-lembaga tersebut.
Ketika ditanya soal hasil pemeriksaan, Andi menyatakan tidak berhak membeberkan. Sebab, pengaturan menteri memang menjadi kewenangan penuh presiden. ”Jadi, apakah ada catatan atau tidak, saya tidak bisa komentar,” ucap dia.
Lantas, apakah ada pesan khusus dari Jokowi kepada dua lembaga itu terkait dengan penelusuran nama-nama calon menteri tersebut? Andi menyatakan, Jokowi tidak memberikan arahan khusus. Pembahasan menteri akan ditunda setelah pelantikan. Sebab, papar dia, Jokowi ingin berkonsentrasi pada pelantikan presiden.
Sebelumnya, Tim Transisi yang diwakili Rini Soemarno dan Andi Widjajanto menyerahkan nama-nama calon menteri kepada KPK dan PPATK. Jumlahnya 43 nama. Oleh dua lembaga itu, calon menteri tersebut diperiksa terkait dengan harta kekayaan serta track record.
Hal itu sengaja dilakukan Jokowi untuk menegaskan bahwa kabinetnya benar-benar bersih. Dengan begitu, dalam lima tahun ke depan Jokowi-JK tidak disibukkan oleh perkara hukum yang menimpa menterinya.
Ditanya apakah nanti ada perubahan menteri jika terdapat nama yang tersangkut korupsi, Andi enggan menjawab lebih jauh. ”Saya tidak tahu. Belum ada pembicaraan dengan Pak Jokowi,” kata dia. Namun, jika mengacu pada prinsip pemerintahan Jokowi-JK yang clean dan profesional, nama yang dinyatakan KPK dan PPATK terindikasi korupsi pasti tercoret.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto. Menurut dia, Jokowi sudah menerima langsung hasil seleksi menteri tersebut dari ketua PPATK dan pimpinan KPK. ”Beliau sudah menerima. Tadi siang. Namun, tempatnya saya tidak tahu,” jelasnya di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Taman Suropati, Jakarta.
Menurut Andi, nama menteri itu memang langsung diberikan kepada Jokowi. Dia hanya bertugas menyerahkan kepada KPK dan PPATK. ”Karena ini memang rahasia, jadi langsung ke Pak Jokowi. Aturannya seperti itu,” paparnya.
Dia menambahkan, nama-nama calon pembantu presiden ketujuh tersebut tidak diserahkan di rumah dinas gubernur atau Kantor KPK maupun PPATK. Hal itu, terang Andi, memang disengaja. Tujuannya, menjaga independensi lembaga-lembaga tersebut.
Ketika ditanya soal hasil pemeriksaan, Andi menyatakan tidak berhak membeberkan. Sebab, pengaturan menteri memang menjadi kewenangan penuh presiden. ”Jadi, apakah ada catatan atau tidak, saya tidak bisa komentar,” ucap dia.
Lantas, apakah ada pesan khusus dari Jokowi kepada dua lembaga itu terkait dengan penelusuran nama-nama calon menteri tersebut? Andi menyatakan, Jokowi tidak memberikan arahan khusus. Pembahasan menteri akan ditunda setelah pelantikan. Sebab, papar dia, Jokowi ingin berkonsentrasi pada pelantikan presiden.
Sebelumnya, Tim Transisi yang diwakili Rini Soemarno dan Andi Widjajanto menyerahkan nama-nama calon menteri kepada KPK dan PPATK. Jumlahnya 43 nama. Oleh dua lembaga itu, calon menteri tersebut diperiksa terkait dengan harta kekayaan serta track record.
Hal itu sengaja dilakukan Jokowi untuk menegaskan bahwa kabinetnya benar-benar bersih. Dengan begitu, dalam lima tahun ke depan Jokowi-JK tidak disibukkan oleh perkara hukum yang menimpa menterinya.
Ditanya apakah nanti ada perubahan menteri jika terdapat nama yang tersangkut korupsi, Andi enggan menjawab lebih jauh. ”Saya tidak tahu. Belum ada pembicaraan dengan Pak Jokowi,” kata dia. Namun, jika mengacu pada prinsip pemerintahan Jokowi-JK yang clean dan profesional, nama yang dinyatakan KPK dan PPATK terindikasi korupsi pasti tercoret.
sumber : jawapos
