Banda Aceh - Gerakan Rakyat ALA Merdeka (GeRAM) meminta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kala (JK) yang baru dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ketujuh untuk segera mengesahkan Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA).
Permintaan itu disampaikan puluhan Mahasiswa Gayo yang tergabung dalam GeRAM saat menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Senin 20/10.
Dalam aksi tersebut mereka juga membawa spanduk serta sejumlah poster yang berisikan tuntutan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019.
Selain itu Mahasiswa juga menggelar tarian didong (tarian adat Gayo) sehingga mengundang perhatian pengguna jalan yang melintasi bundaran tersebut.
Koordinator Lapangan Budiman, mengharapkan kepada petinggi Negeri ini, harus melihat kebutuhan dan mendengar tuntutan masyarakat ALA. Karena selama ini dinilai, dibawah kepemimpinan Zaini Abdulah dan Muzakir Manaf, masyarakat Gayo sangat dari perhatian.
"Kami Mahasiswa melihat Pemerintah Aceh selama ini tidak berbuat apa-apa terhadap daerah kami, apalagi mengenai rehabilitasi dan rekontruksi gempa Gayo yang hingga kini belum ada titik terangnya. Akibatnya, masih ada rumah warga yang sampai saat ini belum dibangun, tempat sekolah yang masih darurat, serta sarana umum yang rusak," ungkapnya.
Mereka juga melihat Gubernur Aceh telah membangun kroni-kroni yang tidak sehat. Banyak yang mengisi SKPA hanya dipilih oleh karena ikatan kekerabatan dan kedekatan wilayah dengannya, sehingga banyak SKPA tidak bekerja secara profesional.
"Apalagi memikir wilayah ALA yang jauh dan saat ini seperti terisolir," ujarnya.
Selanjutnya, Pemerintah Aceh selalu mengklaim kebutuhan Aceh saat ini merupakan realisasi nota kesepahaman (MoU) Helsinki. Padahal butir-butir tersebut tidak pernah menyentuh kepentingan masyarakat wilayah ALA.
Bahkan, di wilayah ALA, hal tersebut sangat tidak mengehegemoni kebutuhan rakyat ALA. Pihaknya mencontohkan, legalisasi lembaga Wali Nanggroe dan bendera lambang Aceh, hanya mengakomodir kepentingan elit-elit politik Aceh saja.
"Dana bagi hasil migas juga tidak pernah dilakukan secara transparan," tuturnya.
Begitu juga dalam segi pembangunan infrastruktur dan suprastruktur, menurutnya wilayah ALA sangat tertinggal, dibandingkan wilayah Aceh lainnya.
"Sebenarnya hal ini terjadi setiap periode kepemimpinan Gunernur Aceh, sejak pertama pertama kali ada sampai saat ini. Ini merupakan kepentingan yang sangat mengerikan dan membunuh rakyat secara perlahan," katanya.
Untuk itu, mereka yang mewakili rakyat wilayah ALA meminta Presiden Jokowi segera mengesahkan Provinsi ALA. Karena dinilai Jokowi sangat menjunjung tinggi rakyat, dan selalu turun langsung melihat kondisi rakyatnya.
Permintaan itu disampaikan puluhan Mahasiswa Gayo yang tergabung dalam GeRAM saat menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Senin 20/10.
Dalam aksi tersebut mereka juga membawa spanduk serta sejumlah poster yang berisikan tuntutan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019.
Selain itu Mahasiswa juga menggelar tarian didong (tarian adat Gayo) sehingga mengundang perhatian pengguna jalan yang melintasi bundaran tersebut.
Koordinator Lapangan Budiman, mengharapkan kepada petinggi Negeri ini, harus melihat kebutuhan dan mendengar tuntutan masyarakat ALA. Karena selama ini dinilai, dibawah kepemimpinan Zaini Abdulah dan Muzakir Manaf, masyarakat Gayo sangat dari perhatian.
"Kami Mahasiswa melihat Pemerintah Aceh selama ini tidak berbuat apa-apa terhadap daerah kami, apalagi mengenai rehabilitasi dan rekontruksi gempa Gayo yang hingga kini belum ada titik terangnya. Akibatnya, masih ada rumah warga yang sampai saat ini belum dibangun, tempat sekolah yang masih darurat, serta sarana umum yang rusak," ungkapnya.
Mereka juga melihat Gubernur Aceh telah membangun kroni-kroni yang tidak sehat. Banyak yang mengisi SKPA hanya dipilih oleh karena ikatan kekerabatan dan kedekatan wilayah dengannya, sehingga banyak SKPA tidak bekerja secara profesional.
"Apalagi memikir wilayah ALA yang jauh dan saat ini seperti terisolir," ujarnya.
Selanjutnya, Pemerintah Aceh selalu mengklaim kebutuhan Aceh saat ini merupakan realisasi nota kesepahaman (MoU) Helsinki. Padahal butir-butir tersebut tidak pernah menyentuh kepentingan masyarakat wilayah ALA.
Bahkan, di wilayah ALA, hal tersebut sangat tidak mengehegemoni kebutuhan rakyat ALA. Pihaknya mencontohkan, legalisasi lembaga Wali Nanggroe dan bendera lambang Aceh, hanya mengakomodir kepentingan elit-elit politik Aceh saja.
"Dana bagi hasil migas juga tidak pernah dilakukan secara transparan," tuturnya.
Begitu juga dalam segi pembangunan infrastruktur dan suprastruktur, menurutnya wilayah ALA sangat tertinggal, dibandingkan wilayah Aceh lainnya.
"Sebenarnya hal ini terjadi setiap periode kepemimpinan Gunernur Aceh, sejak pertama pertama kali ada sampai saat ini. Ini merupakan kepentingan yang sangat mengerikan dan membunuh rakyat secara perlahan," katanya.
Untuk itu, mereka yang mewakili rakyat wilayah ALA meminta Presiden Jokowi segera mengesahkan Provinsi ALA. Karena dinilai Jokowi sangat menjunjung tinggi rakyat, dan selalu turun langsung melihat kondisi rakyatnya.
sumber : bongkarnews
